Partai Banyak Atau Sedikit, Mana Lebih Menguntungkan?
OLEH: ARIEF TURATNO

WACANA munculnya penyederhanaan jumlah partai politik semakin terasa. Selain ditandai dengan terjadinya koalisi, seperti yang kita lihat pada pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Koalisi Pemerintah dan Konfederasi Partai Politik yang digagas Ketua Umum DPP PAN Hatta Radjasa, maupun bentuk koalisi lainnya. Tujuannya sangat jelas, hal itu untuk mengerucutkan jumlah partai politik peserta Pemilu. Ada keinginan parliamentary Threshold (PT) yang sebelumnya hanya 2,5 persen menjadi 5 persen, semakin menguatkan asumsi tersebut. Pertanyaan dan persoalannya adalah lebih baik mana dengan partai banyak, atau pemerintahan dengan partai terbatas atau kecil? Juga efektif mana pemerintahan dengan partai politik banyak atau sedikit?

Jika cerminan atau tolok ukur kita kepada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden HM Soeharto, pemerintahan memang terkesan lebih stabil, kondusif dan aman-aman. Di masa ini jumlah partai politik memang dibatasi, yakni hanya tiga partai politik saja, yaitu Golkar, Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selama pemerintahan hanya diisi oleh tiga partai politik, pemerintah memang terlihat adem ayem, tenang-tenang saja, nyaris tidak ada riyak yang menyebabkan pemerintahan bergoyang. Pertanyaannya adalah apakah benar kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah partai politik yang sedikit?

Jumlah partai politik saat Orde Baru berkuasa memang hanya tiga. Namun menurut pengamatan saya bukan itu sebabnya mengapa pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden HM Soeharto dapat stabil. Kestabilan di pemerintahan Orde Baru dikarenakan adanya single majority, yakni Golkar. Partai Beringin yang selalu menang dalam setiap Pemilu di masa Orde Baru inilah yang menjadi penyebabnya. Kemenangan Golkar yang jauh di atas dua rival utamanya, yakni PPP dan PDIP menjadikan pemerintah seperti hanya dihuni oleh satu partai politik saja. Sebab seperti kita ketahui, di setiap Pemilu di masa Orde Baru, Golkar selalu berhasil menang dengan angka rata-rata di atas 60 persen. Ini menyebabkan pemerintahan selalu didominasi orang Golkar.

Memang masih ada “perlawanan” dari PPP dan PDIP. Namun perlawanan mereka nyaris tidak berarti bila bertemu dalam voting. Sebab kebijakan apa pun yang ditolak PPP maupun PDIP selalu mentah dalam voting. Karena itu semua kebijakan pemerintah yang lahir di masa itu nyaris mulus. Hal ini menyebabkan kekuasaan politik Orde Baru bertahan lebih dari 32 tahun lamanya. Bandingkan dengan massa pemerintahan sebelumnya, yakni ketika pemerintahan dipimpin Presiden RI Soekarno. Partai Nasioanl Indonesia (PNI) yang mendukung pemerintahan Soekarno memang cukup besar. Namun waktu itu ada penyeimbangnya yang cukup kuat,  yakni Masyumi. Karena itu, meskipun Bung Karno didukung partai yang kuat—PNI—tetapi permasalahan tetap saja timbul. Mengapa? Karena PNI tidak menjadi single majority. PNI masih ada yang membayang-bayangi, yaitu Masyumi yang secara ideology sulit menyatu.

Nah, sekarang para politisi dan para pengamat politik menghendaki agar jumlah partai politik disederhanakan. Idenya, tentu agar pemerintahan lebih stabil dan kondusif, sehingga tujuan mensejahterakan rakyat lebih mudah tercapai. Benarkah? Mungkin saja penyederhanaan partai politik hanyalah salah satu jalan dari sekian banyak cara yang harus ditempuh untuk membuat pemerintahan lebih stabil dan kondusif. Jika kita merunut dari pengalaman yang ada, saya kira tidak hanya partai perlu disederhanakan, nampaknya single majority masih sangat diperlukan. Sebab tidak akan ada artinya, kalau partai disederhanakan, tetapi tidak ada single majority.

Lihat saja pada kondisi saat ini. Terhadap “ngamuknya” Partai Golkar saja pemerintah sudah dibuat kalang-kabut. Kita tidak bisa membayangkan, jika Partai Golkar, PDIP, dan lainnya bersatu dan bareng-barteng “ngamuk”. Mampukah pemerintah mengatasinya? Jawabnya pasti sulit. Dan kalau pun harus menjinakan mereka satu per satu biaya atau ongkos politiknya cukup mahal. Jadi sebenarnya bukan ini yang harus dilakukan, tetapi yang diperlukan adalah adanya single majority. Kalau pun di Amerika Serikat (AS) bisa hanya dua partai---Partai Republik dan Partai Demokrat---saja. Ini karena karakteristik panduduknya berbeda dengan Indonesia.

Bila karakteristik rakyat AS seperti Indonesia, maka model Indonesialah yang paling cocok. Dan ini seperti yang pernah diujicobakan Presiden HM Soeharto di masa Orde Baru. Pertanyaannya adalah apakah dengan begitu kita harus kembali kepada model politik pemerintahan masa lalu? Terserah saja, karena itu adalah sebuah pilihan. Mau pakai model Orde Baru atau bukan tidak masalah, yanjg penting rakyat harus lebih makmur, lebih baik, lebih sejahtera dari sekarang. Soal model pemerintahan terserah saja, karena semua itu tidak begitu penting, seperti pendapat para penduduk di kawasan perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan. (*)