Solo - “Meski gampang mengais rezeki di negeri seberang, tetap lindungi diri dan keluarga dari bahaya HIV dan AIDS,” begitu pesan tertulis di leaflet yang dibagikan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) kepada peserta Rakoreg Sarana Kesehatan di Hotel Lorin, Solo.

“Kampanye pencegahan HIV dan Aids terhadap Calon TKI/TKI yang dilakukan oleh merupakan mandatory bagi setiap buruh migran yang akan bekerja ke luar negeri, termasuk bagi TKI Pekerja Rumah Tangga (PRT),” ujar Ketua Tim Penanggulangan Pencegahan HIV dan Aid Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang, Muhammad Yusuf, SKM  migran.

Yusuf mengungkapkan, sejak tahun 1993-1998, ditemukan 3 orang TKI yang bekerja di Brunei Darussalam yang terinfeksi HIV/AIDS, 2 diantaranya perempuan. Tahun 2003, terdapat 69 Calon (24 laki dan 54 perempuan)  tidak jadi berangkat ke luar negeri karena terinfeksi HIV/ADIS.

“Tahun 2004, dari 233 Calon TKI tujuan Timur Tengah yang melakukan tes kesehatan, teridentifikasi 203 (0,0087 %) positif terinfeksi HIV/AIDS,”  tutur Yusuf seraya menambahkan angka di tahun 2005 dari 145.298 CTKI, teridentifikasi 131 (0.09 %) positif HIV/ADIS.

Bagi calon buruh migran yang dinyatakan positif HIV/AIDS, kata Yusuf jelas tidak diperbolehkan bekerja ke luar negeri

Yusuf menyayangkan, calon buruh migran tidak pernah diberikan informasi tentang tes kesehatan yang harus dijalani, termasuk HIV/AIDS. Yang mereka ketahui adalah hasil tes kesehatan tersebut, itupun tanpa penjelasan. Selain itu, calon buruh migran juga tidak diberikan pembekalan mengenai kesehatan reproduksi termasuk pencegahan HIV/AIDS.

“Pencegahan HIV AIDS tidak ditemukan di dalam kurikulum pra pemberangkatan yang diberikan kepada calon buruh migran, baik di PJTKI maupun di PAP,”  tutur Yusuf.

Di negara tujuan, lanjut Yusuf buruh migran juga rentan terhadap penularan HIV/AIDS, baik pada lingkungan kerja sektor domestik maupun sektor-sektor lainnya. Termasuk mereka  terjebak dalam sindikasi trafficking juga sangat terhadap penularan HIV/AIDS.

Sementara  di negara tujuan juga tidak ada treatmen kesehatan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Padahal buruh migran telah membayar double insurance, yakni di dalam negeri-sebelum berangkat dan di negara tujuan

Menjawab pertanyaan peserta, kekahwatirkan Sarkes di Jawa Tengah akan dituntun oleh LSM atau kantor pengacara diharapkan tidak akan terjadi. “Saya dari LSM, dan kami bekerja dengan dasar hukum yang jelas,” papar Yusuf.

Sebagai instutusi pemerintan yang pro aktif memelopori pencegahan TKI dari bahaya HIV/ADIS, BP3TKI sudah melakukan sosialisasi baik melalui penyebaran brosur, leaflet, brosur hingga kegiatan dialog di kantong-kantong TKI.

“Ke Depan, kami akan melakukan program pemetaan terhadap kantong-kantong TKI yang teridentifikasi HIV/AIDS di Jawa Tengah. Dari situ kita mudah melakukan focus pembinaan dan pencegahan tentunya,” pungkas Yusuf. (zul)