Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu kementerian yang mendapatkan raport merah dalam penilaian yang dilakukan oleh UKP4. Menkum HAM Patrialis Akbar membantah kementerian yang dia pimpin memperoleh nilai buruk.

"Cuma 1 doang, penjara doang (yang belum dibangun). Sekarang bagaimana saya membangun penjara kalau DIPA-nya saja baru tanggal 30 Juni disetujui oleh Menkeu," elak Patrialis.

Berikut wawancara wartawan dengan Patrialis di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (13/7/2010):

Pak minta penjelasan dong soal raport merah?

Kayaknya temen-temen wartawan nggak percaya tuh, ada raport merah. Sekarang begini, dari mana anggarannya? Yang menjadi catatan itu kan katanya penjaranya belum dibangun, 19 lapas baru.

Itu berapa program pak?

Cuma 1 doang, penjara doang. Sekarang bagaimana saya membangun penjara kalau DIPA-nya saja baru tanggal 30 Juni disetujui oleh Menkeu.

Seharusnya?

Dulu April.

Itu APBNP?

APBNP.

Keluarnya April?

Bukan, Juni ini baru keluar DIPA-nya, baru anggarannya belum ada juga di kita, tapi kita sudah bisa bekerja. Setelah 30 Juni kan kita langsung pengumuman mau tender, kan itu ngabisin waktu juga 1 bulan, terus merahnya di mana dong?

DIPA kan ada syarat-syarat tertentu, jangan-jangan Kemenkumham belum dipenuhi, jadi lama?

Bukan, karena memang proses DIPA-nya seperti itu. Kalau persyaratannya 5 gunung diminta juga kita kasih. Jadi kata Pak Kuntoro itu enggak saya nggak ngomong itu (raport merah-red).

Saya juga heran, walaupun lumayanlah nama saya agak tercemar di mana-mana karena raport merah itu. Tapi siapa yang bikin kan saya nggak tau juga. Capek juga saya klarifikasi, belum lagi orang-orang yang ngasih dorongan semangat, tapi dimana-mana orang-orang nggak percaya tuh, kan saya gak pernah tidur.

Jadi ini persoalan di DIPA pak?

Menteri Keuangan memberi persetujuan setelah persetujuan DPR. Jadi bagaimana kita membangun, gagal gimana?

Jadi masalahnya di DPR?

BUkan DPR, memang persetujuan menteri keuangan agendanya baru kemarin, itu juga ngikutin agenda 30 Juni.

Jadi itu tepat waktu?

Bukan terlambat, tanggal 30 Juni itu baru persetujuannya, terus kita mau bangun apa? kalau rumah kita bangun pinjem dulu ke mana-mana kalau ini kan nggak boleh juga.

Artinya raport pak menteri itu gak merah?

Makanya temen-temen wartawan analisa sendiri, merah itu bagaimana. Uangnya belum ada, DIPA-nya belum disetujui masak penjaranya udah jadi, masak begitu dianggap gagal?

Berarti nggak fair penilaian UKP4?

Saya nggak mau mengatakan itu, saya no comment terhadap itu, saya hanya
menunjukkan bagaimana fakta yang senyatanya kepada temen-temen pers. Lahir batin itu benar begitu saya juga sudah bicara pada pak presiden. Kata Pak Presiden kerja ajalah, nggak usah dipikirin.

Tapi itu kan stigma pak?

Tapi saya yakin, kebenaran itu pasti akan kelihatan mana yang benar mana yang tak benar, bagi saya tak perlu, mau dipuji, dijelekin, no problem. Saya harus bekerja terus, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya semaksimal mungkin, mau 10 merah dikasih kalau faktanya nggak ada orang juga ketawa.

Kalau disetujui kapan selesai?

2010 harus, minimal Oktober bisa jalan, saya sudah perintahkan di rapat siang malam harus bekerja, harus selesai 2010.

Pak berarti UKP4 ada fleksibilitas?

Saya nggak mau komentar badan lain, kalau komentar kementerian saya silakan.

Klaim 25% kementerian raport merah ada isu rhesufle?

Presiden sudah bilang sama saya, Pak Patrialis, bekerja saja. Yang presiden itu Pak SBY. Saya sudah dapat obat dingin dari presiden, nyaman. (*/dtc/red)