Jakarta - Hasil survei Political & Economic Risk Consultancy (PERC) menyebut Indonesia (RI) sebagai negara terkorup di Asia Pasifik, membuktikan bahwa peran koruptor masih sangat kuat di era pemerintahan Presiden SBY sekarang ini. Apabila SBY tidak serius dalam pengusutan tuntas skandal Bank Century dan bahkan tereksan menutupi-nutupi ‘perampokan’ uang negara tersebut, maka RI akan semakin terhina di mata dunia akibat para pejabatnya koruptor.

“Hanya satu cara SBY untuk menyelamatkan muka dan pamor Indonesia di Asia Pasifik sebagai Negeri ‘terkorup’ adalah dengan memecat/memberhentikan Sri Mulyani dan mendorong Partai Demokrat ikut memakzulkan Boediono. Kesempatan SBY untuk mewujudkan jargon politiknya dalam dua periode kabinet SBY ke Pemerintahan yang bersih dari korupsi,” tutur Ketua Majelis ProDEM Beathor Suryadi di Jakarta, Rabu (10/3).

Di sisi yang lain, menurutnya, Presiden SBY harus patuh pada demokrasi dan hukum, dari voting paripurna DPR soal Century telah menetapkan pendukung opsi C (bailout bermasalah/melanggar peraturan UU dan atau haram hukumnya) adalah lebih 325 anggota DPR yang mewakili suara rakyat. Sedangkan anggota DPR yang memilih opsi A (menghalalkan bailout Century) hanya 212 orang. “Dengan demikian, tindak lanjut dari keputusan paripurna DPR tersebut pejabat yang terlibat kebijakan bailout Century sudah tidak memiliki legitimasi secara politik di depan mata legislatif,” jelas Beathor .

Bukti lain, lanjut dia, adalah bahwa Bendahara Partai Demokrat Zainal Arifin yang secara mendadak wafat setelah diduga memanfaatkan aliran dana Century Rp 30 miliar, maka juga seharusnya menjadi perhatian SBY sebagai pembina partai. "Ada dugaan wafatnya Bendahara Partai Demokrat secara mendadak, tersinyalir bahwa Zaenal Arifin tersebut memanfaatkan dana partai Rp 30 miliar untuk membeli bagian dari gedung Kirana Sunter, dimana dana partai itu diperkirakan dari aliran dana Bank Century. Kenapa hal ini tidak pernah disidik oleh aparat penegak hukum," bebernya. 

Ia pun mempertanyakan, apakah akibat pamornya sudah terpuruk alias citranya menurun drastis, Presiden SBY sekarang mau mencari citra dengan pidato di depan parlemen Australia. “SBY memang selalu mementingkan citra dan pencitraan diri, ketimbang memikirkan/merasakan penderitaan rakyat yang semakin sengsara,” tambah aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) ini.

Pada bagian lain, kata Beathor, ProDEM menilai perayaan Gong Chi Fat Xoi  tahun ini sangat berlebihan dimana Ketuanya adalah Murdaya Poo dan dihadiri SBY-Boediono beserta para Menteri Kabinet serta jutaan mata di berbagai TV. “Pentas ‘drama’ itu sangat menyakitkan, mereka ‘memisahkan’ antara rakyat dan pengusaha dengan cara ‘memaki-maki’ aktivis yang demo Bank Century,” ujar mantan Ketua Umum ProDEM.

Ia pun menilai, Presiden bersama pejabat ikut sibuk menghadiri acara yang bukan tugas kenegaraan adalah merupakan perilaku korupsi waktu dan fasilitas negara. Pasalnya, disamping waktu yang mestinya digunakan untuk kepentingan negara tersita untuk kepentingan rpibadi dan kelompoknya, karena Hartati Murdaya (istrinya Murdaya Poo) adalah ‘bendahara’ Partai Demokrat. Selain itu, baik Presiden dan para menteri memakai mobil dan pengamanan dari aparat negara, bukan untuk kepentingan dinas atau tugas negara. “Ini korupsi juga!” serunya.

Sebagaimana diketahui, hasil survey PERC berbasis di Hongkong yang dirilis Senin (8/3), menyebut RI menjadi negara terkorup dengan mendapatkan skor 9,07 dalam skala 1-10. Menanggapi ‘prestasi’ korupsi yang menimpa Indonesia ini, Ketua Majelis ProDEM, Bethor Suryadi mengemukakan, lima tahun lebih pemerintahan SBY dengan jargon pemerintahan yang bersih, namun ternyata masih tetap saja peringkat pertama ‘terkorup’ diantara 16 negara Asia Pasifik. “Apalagi sekarang ini ditambah lagi perampokan Bank Century, kepercayaan rakyat dan dunia kepada SBY terus menurun pula,” ungkapnya.

Ia memperkirakan Presiden SBY bakal segera jatuh atau dimakzulkan dengan perilaku seperti sekarang. Menurutnya, sejarah turunnya para Kepala Negara di Indonesia akan berulang. Dulu Presiden Soekarno dituduh terlibat G30S/PKI, dimakzulkan setelah pidato Nawaksara. Soeharto mundur dengan pidato lengser keprabon. Habibie mundur setelah pidato Timtim. Gus Duir dimakzulkan setelah pidato Dekrit. “Lha sekarang, SBY dan Boediono sudah pidato tentang Century. Tinggal tunggu dimakzulkan oleh rakyat dan DPR,” papar Beathor.

Sementara itu pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagsu Januar Soemawinata menilai, pidato tanggapan Presiden SBY yang terkesan menutup-nutupi skandal Century dan bahkan ‘melawan’ hasil paripurna DPR soal Century, adalah bentuk pembodohan dan kebohongan publik. “Pidato Presiden hanya sebagai pidato yang sudah kepalang basah atas langkah pembelajaran kemunafikan dan semakin membuat konflik berkepanjangan,” kata mantan aktivis ini.

Namun di sisi lain, ia menyesalkan sikap DPR yang tidak melayangkan hak menyatakan pendapat. Karena rekoemndasi paripurna DPR hanya menyerahkan kasus Century ke proses hukum, padahal KPK belum tentu bisa dipercaya untuk menindaklanjuti tuntas tindak pidana korupsi Century tanpa intervensi dari rezim penguasa. Apalagi, proses hukum akan berjalan panjang, bisa setahun hingga lima tahun, sehingga keburu SBY-Boediono selesai masa jabatannya. “Sebaiknya, sekarang saja DPR lontarkan hak menyatakan pendapat, apabila jawaban SBY dan Boediono tidak memuaskan, maka bisa berujung pada pemakzulan,” tutur pakar paranormal dari Banten ini. (ira)