PDIP 'digempur', Masih Sanggupkah Bertahan?
MENJADI partai oposisi memang pilihan yang tak mengenakkan. Selain tak dapat jatah menteri, sebuah partai oposisi bisa terkena serangan balik bilamana terlalu kritis terhadap pemerintah. Mungkin itulah, kini yang sedang menimpa Partai Demokrasi Indonesia Pejruangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri. Partai yang pertama kali mengusulkan Hak Angket Century, dan terus konsisten untuk bersikap kritis, kini beberapa anggotanya dijerat KPK soal kasus saat pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda S Goeltom 2004 silam. Diperkirakan, pembongkaran kasus suap tersebut sebagai “gempuran” atas sikap PDI-P yang konsisten membongkar bank Century. Akankah PDI-P masih bertahan?
Sinyal konsistensi PDI-P datang dari Megawati. Ketua Umum PDIP dan putri Soekarno tersebut menegaskan agar para kader partainya tidak terkena virus pragmatisme. Ia juga menyatakan bahwa pikiran-pikiran pragmatis tidak berorientasi pada upaya penyelamatan manusia. Apa yang diungkapkan oleh Megawati tersebut nampaknya bisa menjadi sinyal untuk konsistensi PDP-P ke depan. Keteguhan sikap Megawati tersebut terbukti. PDI-P konsisten menjadi oposisi di pemerintahan SBY Kabinet I maupun II.
Perempuan yang lahir di Jogjakarta 1947 tersebut memang terkenal tidak lincah berbicara. Tidak seperti bapaknya Soekarno yang orator ulung, Megawati lebih banyak diam dan tak pandai berpidato. Tetapi soal konsistensi dan keteguhan sikapnya tak lagi diragukan. Ia terus konsisten bersikap tanpa dipengaruhi oleh iming-iming jabatan atau kekuasaan.
Terkait dengan kasus suap yang menimpa kader PDI-P, Megawati pun tak gentar dan mundur. Ia bahkan menegaskan akan menerapkan sanksi organisasi jika benar para kadernya terlibat kasus suap dalam kasus pemilihan Miranda S Ghultom sebagai Deputi Gubernur BI. Menurutnya, korupsi itu adalah masalah masing-masing. Partai tidak akan membela kadernya yang korupsi, yang dibela partai adalah mereka pejuang partai. Bila melihat konsistensi Megwati soal sikap dan keteguhan, “gempuran” terhadap para kadernya tersebut tidak akan merubah sikapnya. Malah mungkin Megawati akan kecewa karena para kadernya tersebut mengkhianati amanat partai.
Lain dengan Megawati, suaminya Tafiq Kiemas (TK) menyatakan bahwa PDIP harus mengevaluasi status partainya sebagai oposisi. Sebab itu, Taufiq meminta partai mempertimbangkan posisi mendukung pemerintahan. Taufiq Kiemas mungkin lebih mementingkan sikap pragmatisme partai politik daripada ideologi partai seperti yang ditekankan oleh Megawati. Perbedaan antara Megawati dan Taufiq Kiemas ini bisa jadi menjadi bumerang bagi PDIP. Bila tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif untuk PDIP.
Apakah PDIP masih bertahan untuk menjadi oposisi, atau malah tergoda dengan kekuasaan, akan ditentukan oleh Kongres PDIP di Bali nanti. Dalam Kongres di Bali tersebut akan menentukan masa depan PDIP, apakah partai wong cilik ini akan tetap menjadi oposisi, atau memilih jalan lain sebagai mitra pemerintah alias berubah menjadi partai elit. Tetapi “gempuran” yang terjadi pada kader PDIP semoga tidak menyurutkan langkah PDIP untuk terus maju mengusut skandal Century. (Boy M)
