Jakarta - Defisit anggaran dalam RAPBN-P 2010 naik menjadi 2,1% atau Rp 129,8 triliun. Salah satu cara untuk menutup defisit ini adalah dengan menambah penarikan utang luar negeri (bruto) Rp 14,7 triliun menjadi Rp 72,3 triliun. 

Demikian isi paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2010 yang didapat, Selasa (9/3).
 
Selain melalui penambahan penarikan utang luar negeri, defisit yang naik ini rencananya akan ditutupi melalui pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 130,3 triliun yang diambil dari perbankan dalam negeri Rp 46,6 triliun dan non perbankan dalam negeri Rp 84,8 triliun.
 
Selain itu pemerintah juga akan mengurangi pembayaran pokok utang luar negeri dari rencana semula Rp 68.6 triliun menjadi Rp 66,9 triliun.

Anggaran Belanja 2010 Membengkak
 
Pemerintah pusat juga berniat menambah anggaran belanjanya di tahun 2010 sebesar Rp 45,1 triliun menjadi Rp 770,4 triliun. Tambahan ini akan diajukan dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2010.
 
Rincian penambahan alokasi belanja ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai akan ditambah Rp 2 triliun, dari Rp 160,4 triliun menjadi Rp 162,4 triliun.
2. Belanja Barang akan ditambah Rp 3,6 triliun, dari Rp 107,1 triliun menjadi Rp 110,7 triliun.
3. Belanja Modal akan ditambah Rp 5,9 triliun, dari Rp 82,2 triliun menjadi Rp 88,1 triliun.
4. Pembayaran Bunga Utang akan dikurangi Rp 3,1 triliun, dari Rp 115,6 triliun menjadi Rp 112,5 triliun.

Bunga utang dalam negeri dikurangi Rp 3,3 triliun, dari Rp 77,4 triliun menjadi Rp 74,1 triliun
Bunga utang luar negeri ditambah Rp 200 miliar, dari Rp 38,2 triliun menjadi Rp 38,3 triliun.
5. Subsidi akan ditambah Rp 41,5 triliun, dari Rp 157,8 triliun menjadi Rp 157,8 triliun.

Subsidi Energi ditambah Rp 37,3 triliun, dari 106,5 triliun menjadi Rp 143,8 triliun.
Subsidi Non Energi ditambah Rp 4,2 triliun, dari Rp 51,3 triliun menjadi Rp 55,5 triliun.
6. Belanja Hibah dikurangi Rp 72,2 triliun, menjadi tidak ada.
7. Bantuan Sosial akan ditambah Rp 3,6 triliun, dari Rp 64,3 triliun menjadi Rp 67,9 triliun.
8. Belanja Lain-lain dikurangi Rp 1,2 triliun, dari Rp 30,7 triliun menjadi Rp 29,5 triliun.

Belanja pegawai bertambah karena adanya tambahan anggaran untuk remunerasi Kementerian/Lembaga, tunjangan tenaga bidan dan dokter/dokter gigi PTT, dan tunjangan khusus bagi prajurit TNI dan PNS Kementerian pertahanan yang bertugas di wilayah pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. (*/dtc/den)