Pidato SBY dan Isyarat Keterlibatannya di Century

Pidato SBY semalam memunculkan satu teka-teki lain terutama soal keterlibatannya di skandal Bank Century. Mengapa ia tetap bersikukuh bahwa bailout Century merupakan kebijakan terbaik bagi Indonesia saat itu walau DPR telah memutuskan terdapat berbagai kejanggalan dan indikasi korupsi di bailout Century. Apa yang diungkapkan SBY dalam pidatonya merupakan sikap yang menentang DPR. Pidato tersebut bukan menyikapi rekomendasi dan keputusan DPR, tetapi lebih mengukuhkan dan menegaskan kesayangannya pada Sri Mulyani dan Boediono.

Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mengkritik beberapa poin pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semalam. Menurut Ketua Pansus Century ini, pemaparan SBY mengenai aliran dana kampanye harus diklarifikasi. Apa yang diungkapkan oleh SBY tentang tidak adanya aliran dana ke partai politik adalah sesuatu yang perlu diklarifikasi. Karena menurutnya, aliran dana ke salah satu partai bukanlah tidak terbukti melainkan belum terbukti karena perlu ditelusuri lebih lanjut, sebab kerja pansus dibatasi oleh waktu dan juga peraturan perundang-undangan.

Soal aliran dana ini, politisi PDIP Ganjar Pranowo menyatakan pansus menemukan adanya aliran dana ke partai politik, walau belum ditemukan unsur melawan hukum. Terbukti PT AJP, nasabah Bank Century yang menarik uangnya dalam jumlah besar, memberikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk Tim Kampanye Calon Presiden SBY-Boediono.

Pidato SBY juga juga tidak dinilai tak logis karena menyatakan kebijakan tak bisa dipidana. Menurut pengamat politik Effendi Gazali, apa yang diungkapkan oleh SBY tentang kebijakan yang tidak bisa dipidanakan adalah tak logis. Ia mengatakan, sangat khawatir akan terjadinya diskriminasi terkait penegakan hukum yang menyangkut soal kebijakan. Effendi mencontohkan mantan Deputi Gubernur BI Aulia Pohan yang bisa dipidana karena kebijakan. Aulia bisa dijerat karena tidak membahayakan kekuasaan.

Dalam hal kebijakan yang tidak bisa dipidanakan, aktivis KOMPAK Ray Rangkuti menyatakan bahwa ungkapan SBY tersebut salah kaprah. Menurutnya, kebijakan memang tidak bisa dipidanakan bila kebijakan tersebut tidak menyangkut Hak Asasi Manusia dan Korupsi. Ia mencontohkan misalnya dengan kebijakan “dilarang merokok di kampus”. Kebijakan tersebut tidak bisa dipidanakan karena kebijakan tersebut tidak menyangkut HAM dan indikasi korupsi. Tetapi bila sebuah kebijakan menyangkut HAM dan terdapat indikasi korupsi, maka kebijakan tersebut dapat dipidanakan.

Kemudian, pidato SBY juga terasa janggal dalam soal penilaiannya terhadap krisis. Padahal sebenarnya soal krisis yang menjadi alasan Presiden mendukung bail out Bank Century patut dipertanyakan. Seperti yang ditemukan oleh pansus Century, pada 20 November 2008, Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet yang menyatakan dampak krisis keuangan di Amerika Serikat tidak sebegitu luas yang dibayangkan. Belum mengganggu perekonomian nasional. Tetapi rapat gubernur BI dan Komite Stabilisasi Sektor Keuangan 20-21 November menghasilkan kesepakatan melakukan bailout Century. Sebab itu, ungkapan SBY bahwa waktu itu terdapat krisis yang mengkhawatirkan patut dipertanyakan.

Apa yang disampaikan oleh SBY tentang tiadanya pilihan waktu itu selain memberikan bailout kepada Century atau menutupnya juga keliru. Rizal Ramli, ekonom dan mantan menteri Perekonomian, membuktikan dan menegaskan bahwa terdapat cara lain untuk menyelamatkan sebuah bank tanpa mengeluarkan uang.

Selain itu, isi pidato SBY juga tidak ada yang berbeda dengan isi Opsi A yang didukung oleh Partai Demokrat di paripurna. Dan sebagaimana kita ketahui, opsi A itu sudah kalah 212 melawan opsi C 325. Sebab itu apa yang diungkapkan oleh SBY adalah bentuk perlawanan terhadap keputusan sidang paripurna DPR.

Walau akhirnya keputusan DPR memilih Opsi C, SBY tetap saja tak bergeming. Walau ditemukan adanya banyak pelanggaran perundang-undangan di bailout Century SBY tetap ngotot bahwa bailout Century sudah benar. Walau pansus menemukan banyaknya aliran dana yang tidak jelas dari hasil bailout Century, SBY tetap saja menyatakan itu hanya kesalahan administratif. Walaupun SBY dengan tegas menyatakan ia tidak dimintai pendapat oleh Sri Mulyani dan Boediono ketika bailout Century, dan sampai saat ini belum ada bukti yang mengarah kepada keterlibatannya, apakah bentuk sikap “ngotot” di atas tersebut merupakan isyarat bahwa SBY sebenarnya berperan dalam proses bailout Century.

Dalam hal ini, SBY juga begitu berani mempertahankan Sri Mulyani yang memungkinkan berlangsungnya kisruh politik berkepanjangan. SBY mempertaruhkan reputasi dan citranya untuk Sri Mulyani. Bahkan, SBY lebih berani mengorbankan partai koalisinya berbelok daripada mengorbankan Sri Mulyani. (Boy M)