Haruskah SBY Korbankan Sri Mulyani?

PASCA pengambilan keputusan di paripurna DPR yang memenangkan opsi C (bailout Century = pelanggaran/bermasalah), nampaknya peta politi ke depan masih belum stabil. Gonjang-ganjing isu perombakan kabinet bagi mereka yang tak sejalan dengan Demokrat sampai ke pemakzulan akan menjadi isu hangat bagi publik Indonesia ke depan. Suhu politik diperkirakan akan lebih memanas bila akhirnya SBY berani menendang Golkar, PKS dan PPP keluar dari kabinet. Tetapi suhu politik pun belum stabil bila SBY tidak berani mengambil sikap tegas untuk menggantikan Sri Mulyani.

SBY memang sejatinya merespon dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pansus Century. Walaunpun rekomendasi tersebut bukanlah bukti hukum, tetapi SBY harus mengambil langkah politik yang tegas. Beberapa kali Demokrat membuat blunder dan bersikap amatiran dalam berpolitik. Sebab itu langkah politik SBY ke depan tidak boleh gegabah. Karena proses politik di DPR bisa jadi akan membuat suasana Istana semakin muram.

Apa yang terjadi di DPR dengan tidak solidnya partai koalisi bisa saja kembali terjadi apabila presiden SBY tidak lekas tanggap dalam menyikapi persoalan-persoalan besar. Pengamat Politik LIPI Indria Samego menyarakankan agar SBY mengorbankan SRI Mulyani jika terlibat perang dingin terus dengan DPR. Menurutnya, bila SBY masih mempertahankan Sri Mulyani maka koalisi dipastikan akan terus bergejolak dan DPR akan terus “melawan” SBY.

Langkah SBY untuk memberhentikkan Sri Mulyani ini mungkin pilihan yang sedikit aman. Bandingkan bila SBY memilih untuk merombak kabinet, khususnya menendang Golkar dan PKS dari kabinet. Hal tersebut dipastikan akan memperkeruh situasi politik dan menjadi boomerang bagi SBY. Karena secara hitung-hitungan SBY masih butuh partai seperti Golkar dan PKS.

Pengamat politik dari Indo Barometer M. Qodari juga menilai bukan langkah yang tepat apabila SBY menyikapi hasil Paripurna Century kemarin dengan menceraikan partai koalisi yang berseberangan dengannya. Menurut Qodari, alasan SBY memberhentikan menteri dari partai koalisi yang berseberangan tidak dapat diterima masyarakat. Menurutnya, langkah SBY semakin berat untuk membubarkan koalisi karena secara hitung-hitungan, SBY butuh partai pengganti untuk mendukung pemerintahannya. Sementara itu, mencari partai pengganti untuk dirangkul masuk dalam koalisi pemerintahan sangat sulit. Sebut saja misalnya Gerindra yang akhirnya tidak mau diajak masuk koalisi.

Tetapi tentu, Sri Mulyani pun tak mau disalahkan. Diperkirakan mantan Direktur IMF yang dikenal dengan dengan AS ini, tidak akan tinggal diam bila dipersalahkan atau diberhentikkan oleh SBY. Menteri "kesayangan" SBY ini diduga memiliki kartu truf sehingga SBY tak mungkin menggantikannya. Pilihannya memang rumit, tapi SBY harus mengambil sikap tegas dan cepat dalam merespon kasus ini. upaya mengulur-ulur waktu dan berpikir lambat yang selama ini ditunjukkannya bukanlah sikap politik yang efektif. Terbukti beberapa sikap SBY jutsru menjadi bumerang bagi dirinya. (Boy M)