Jakpress.com - Sumber informasi terpercaya

Jakpress.com - Sumber informasi terpercaya

Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:42 WIB

Isu Senjata Dikhawatirkan Timbulkan Perpecahan

Viva.co.id | Senin, 02 Oktober 2017 - 08:21 WIB

Personel TNI dan Polri saat senam bersama.
Personel TNI dan Polri saat senam bersama.
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan bahwa isu pembelian senjata api ilegal bisa saja rawan dan berbahaya bagi dua institusi yakni TNI dan Polri, baik secara politik maupun kelembagaan. Alasannya karena bisa menimbulkan perpecahan.

"Karena terkesankan barang ini ilegal padahal bukan," kata Connie kepada VIVA.co.id, Minggu, 1 Oktober 2017.
Connie menuturkan bahwa TNI dan Polri merupakan lembaga yang berada dalam satu wadah yaitu NKRI. Tentunya, ada aturan dan mekanisme ketika terjadi tumpang tindih, muncul masalah, atau bahkan benturan dalam menjalankan tupoksinya masing-masing termasuk dalam pengadaan barang ini.

"Karenanya sebenarnya akan lebih bijaksana jika panglima belajar kembali sumpah prajurit, memegang rahasia negara sekeras-kerasnya dan menyelesaikan semua secara ketatanegaraan. Tidak usah disebar di ruang publik sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat (polemik), apalagi sampai menimbulkan perpecahan baik antaraparatur negara maupun di masyarakat itu sendiri," ujar dia.

Meskipun demikian, penulis buku Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal itu mengakui ratusan senjata yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta merupakan kualifikasi militer. Dan sesuai Permenhan, polisi tidak boleh mempunyai senjata kualifikasi militer. Namun, dia kembali mengingatkan bahwa itu legal karena sudah melalui APBNP 2017.

Bila dirunut, tambah dia, masalah tersebut justru bisa menyerang presiden karena impor alat pertahanan dan keamanan untuk TNI-Polri harus seizin Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Sedangkan Ketua KKIP adalah presiden.

Berita Lainnya

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) berbincang dengan Ketua DPD Oesman Sapta (kedua kiri), Jaksa Agung HM Prasetyo (kedua kanan) dan Ketua DPR setya Novanto sebelum mengikuti pelantikan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di I

Hukum 16 Oktober 2017 - 17:03 WIB

Kejaksaan Menolak Bergabung dengan Densus Antikorupsi Polri

Jakarta - Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan Kejaksaan tak perlu bergabung dengan Detasemen Khusus Antikorupsi yang akan dibentuk Polri. Alasannya, Kejaksaan selama…

tempo.co

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Nasional 16 Oktober 2017 - 16:53 WIB

Panglima TNI: Tutup celah korupsi di TNI

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan tekadnya menutup celah korupsi di lingkungan TNI, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. "Peran pengawasan…

antaranews.com

Foto: Ishak Chandra, CEO Strategic Development & Services Sinar Mas Land bersama dengan Panji Himawan Head of Corporate Communication Sinar Mas Land dan Janardanan Premraj Head of Batam Project Sinar Mas Land Batam sedang mengunjungi Nuvasa Bay.

Ekbis 16 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Nuvasa Bay, kota mandiri dengan view laut di Batam

Sinar Mas Land sebagai salah satu pengembang properti terbesar dan terpercaya di Asia Tenggara, secara resmi meluncurkan Nuvasa Bay dan klaster pertama The Nove…

Jakpress.com

Kiper Persela Lamongan, Choirul Huda

Olahraga 16 Oktober 2017 - 07:42 WIB

Dokter Ungkap Penyebab Kematian Kiper Persela Choirul Huda

Kiper Persela Lamongan, Choirul Huda meninggal dunia di RSUD dr Soegiri pada Minggu 15 Oktober 2017. Nyawanya tak terselamatkan usai mengalami benturan saat bertanding…

viva.co.id

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diabadikan saat mendaftar di KPU DKI Jakarta, Jumat (23/9/2016). Quick count lembaga survei untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, Rabu (19/4/2017) mengunggulkan pasangan ini atas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful

Nasional 16 Oktober 2017 - 07:24 WIB

Selamat Datang Pemimpin Baru Jakarta

Sebuah babak baru DKI Jakarta dimulai hari ini, Senin (16/10/2017). Warga Jakarta akan memiliki pemimpin baru yang siap melayani selama lima tahun ke depan. Sang…

kompas.com

Registrasi Prabayar, Bisnis Seluler Bisa Mati dan Bangkrut

Ekbis 16 Oktober 2017 - 07:02 WIB

Registrasi Prabayar, Bisnis Seluler Bisa Mati dan Bangkrut

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan aturan kewajiban registrasi ulang kartu SIM prabayar pelanggan baru dan lama dengan berbasis Nomor Induk…

viva.co.id

Warga Muslim Jerman salat di Masjid Merkez Buyuk Cami, Dortmund.

Luar Negeri 15 Oktober 2017 - 09:41 WIB

Menteri Jerman Usulkan Hari Libur untuk Muslim

Usulan untuk memberikan suatu hari libur bagi umat Muslim tengah mengemuka di Jerman. Ide tersebut awalnya diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Jerman, Thomas…

viva.co.id

Demo terhadap Freeport

Nasional 15 Oktober 2017 - 08:47 WIB

Freeport Kembali Kangkangi Pemerintah

Ketidakberdayaan pemerintah negeri ini, terlihat ketika negara kesulitan mengatur perusahaan besar multinasional asal AS (Freeport) untuk tunduk dengan aturan yang…

Republika.co.id