Jakpress.com - Sumber informasi terpercaya

Jakpress.com - Sumber informasi terpercaya

Rabu, 20 September 2017 - 21:45 WIB

Ini 7 Malpraktek dalam Tata Niaga Beras Menurut Ombudsman RI

Republika.co.id | Selasa, 01 Agustus 2017 - 08:27 WIB

Ini 7 Malpraktek dalam Tata Niaga Beras Menurut Ombudsman RI
Ini 7 Malpraktek dalam Tata Niaga Beras Menurut Ombudsman RI
Sistem politik anti-impor beras yang digadangkan oleh pemerintah selama ini dinilai belum mampu mengangkat nasib petani di Indonesia. Karenanya, Ombudsman RI meminta agar pemerintah bisa lebih aktif dalam penguatan peran Pemerintah terkait isu perberasan nasional.

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah menuturkan, saat ini Ombudsman telah berhasil merumuskan tujuh malpraktek dalam tata niaga perberasan nasional. Pertama, dana prognosa atau dana yang mengacu pada masa depan dinilai memiliki banyak kepentingan. Artinya, lanjut dia, akurasi data produktivitas padi tidak pas dan cenderung mengarah pada surplus tapi harga tetap tinggi.

"Poin keduanya, penjualan pupuk subsidi. Petani kecil itu kan perlu biaya selama proses produksi, dan yang terjadi adalah petani menjual pupuk subsidi," kata Alamsyah saat ditemui Republika.co.id di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (31/7).

Berita Lainnya

Mahfud MD:

Politik 20 September 2017 - 08:42 WIB

Mahfud MD: Banyak yang Galak Jatuhkan Soeharto Kini Jadi Koruptor

Mahfud MD mengeluarkan pernyataan menyindir dalam akun Twitter pribadi miliknya. Mahfud mengatakan banyak orang yang dulu galak menjatuhkan Soeharto dari kursi…

detik.com

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein

Politik 20 September 2017 - 06:52 WIB

Kivlan Zein Minta YLBHI Dibubarkan

Mantan Kepala Staf Kostrad ABRI, Kivlan Zein, meminta pemerintah membubarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Menurutnya, YLBHI melanggar hukum…

viva.co.id

Ridho Rhoma (berbusana putih) dan ayahnya, Rhoma Irama, berbicara kepada media usai sidang putusan terhadap Ridho di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (19/9/2017).

Hukum 20 September 2017 - 01:51 WIB

Ridho Rhoma Divonis 10 Bulan Penjara, Rhoma Irama Bersyukur

Penyanyi dangdut Rhoma Irama mengaku bersyukur dengan vonis dari Majelis Hakim selama 10 bulan penjara terhadap putranya, Ridho Rhoma. "Kita bersyukur, terima kasih…

kompas.com

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Politik 19 September 2017 - 11:04 WIB

Buya Syafii: Isu Kebangkitan Komunis Dibuat-buat

Buntut tindakan pembubaran diskusi yang digelar di LBH di Jakarta dan berakhir dengan kericuhan mendapatkan perhatian khusus dari Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya…

viva.co.id

Melanie Subono turut tampil di acara ASIKASIKAKSI di gedung YLBHI, Jakarta, 17 September 2017. TEMPO/Maria Fransisca.

Hukum 18 September 2017 - 17:20 WIB

Cerita Melanie Subono di Tengah Pengepungan Gedung LBH Jakarta

Melanie Subono terlihat santai. Wajahnya tak menampakkan ketegangan saat kondisi di luar gedung LBH Jakarta mulai dikepung massa. Melanie merupakan salah satu seniman…

tempo.co

Gedung LBH Jakarta ditutup oleh pihak kepolisian pasca terjadi bentrok antara massa yang berusaha membubarkan acara seni ASIASIKAKSI dengan pihak kepolisian di depan Gedung LBH Jakarta, 18 September 2017.

Hukum 18 September 2017 - 14:24 WIB

Pengepungan Kantor LBH Jakarta, Polisi Tangkap 22 Orang

Jakarta - Polisi menangkap 22 orang yang diduga merusak fasilitas umum dan kendaraan dalam aksi pengepungan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LBH…

tempo.co

Timnas Indonesia U-19

Olahraga 17 September 2017 - 18:29 WIB

Gilas Myanmar, Timnas U-19 Raih Hadiah Hiburan

Timnas Indonesia U-19 berhasil merebut peringkat ketiga di Piala AFF U-18, Myanmar. Berhadapan dengan tuan rumah Myanmar di Thuwanna Stadium, Minggu 17 September…

viva.co.id

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (tengah) dengan penjagaan anggota Satbrimobda Jatim keluar dari ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Sabtu (16/9). Petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Walikota Batu Eddy Rumpoko dan

Hukum 17 September 2017 - 15:01 WIB

Kepala Daerah Ditangkap KPK karena Ongkos Politik Mahal'

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyesalkan kembali ditangkapnya kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi…

Republika.co.id