Jakpress.com - Sumber informasi terpercaya

Jumat, 22 September 2017 - 11:33 WIB

Politisi Golkar Nilai Kasus E-KTP Timbulkan Spekulasi yang Berdampak pada KPK

Oleh : ABBA GABRILLIN - Kompas.com | Minggu, 07 Mei 2017 - 20:35 WIB

Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi di Hotel Puri Denpasar Jakarta, Minggu (7/5/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi di Hotel Puri Denpasar Jakarta, Minggu (7/5/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

JAKARTA KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai penyebab banyaknya serangan politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).

"Secara politik, apa yang dilakukan KPK mengundang spekulasi dan mengundang orang-orang yang seharusnya diduga korupsi, mencari peluru untuk menyerang balik KPK," kata Doli saat menjadi narasumber dalam diskusi Jaringan Masyarakat Antikorupsi di Jakarta, Minggu (7/5/2017).

Menurut Doli, salah satu serangan balik kepada KPK adalah penggunaan hak angket DPR.

Dalam kasus e-KTP, sejumlah anggota DPR disebut menerima uang dan terlibat dalam korupsi yang diduga menelan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.

(Baca: Masinton Sebut Novel Baswedan Beri Keterangan Palsu di Sidang E-KTP)

Penggunaan hak angket diawali keterangan penyidik KPK Novel Baswedan saat bersaksi di persidangan.

Novel yang dikonfrontasi dengan anggota DPR, Miryam S Haryani, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

Menurut Novel, hal itu dikatakan Miryam saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Mengutip Miryam, Novel mengatakan politisi Hanura itu ditekan oleh sejumlah anggota DPR dari Komisi III.

(Baca: 7 Fakta Menarik dalam Sidang ke-12 Kasus Korupsi E-KTP)

Meski demikian, Doli meminta KPK secara serius membongkar keterlibatan politisi yang terlibat dalam kasus e-KTP. Menurut Doli, penegakan hukum seharusnya tidak dapat diintervensi oleh politik.

"Saya meminta KPK tidak boleh main-main dan harus sungguh-sungguh, karena rakyat ada di belakang KPK," kata Doli.

KPK Periksa Saksi Lain Kasus Korupsi E-KTP(Kompas TV)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Mahfud MD:

Politik 20 September 2017 - 08:42 WIB

Mahfud MD: Banyak yang Galak Jatuhkan Soeharto Kini Jadi Koruptor

Mahfud MD mengeluarkan pernyataan menyindir dalam akun Twitter pribadi miliknya. Mahfud mengatakan banyak orang yang dulu galak menjatuhkan Soeharto dari kursi…

detik.com

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein

Politik 20 September 2017 - 06:52 WIB

Kivlan Zein Minta YLBHI Dibubarkan

Mantan Kepala Staf Kostrad ABRI, Kivlan Zein, meminta pemerintah membubarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Menurutnya, YLBHI melanggar hukum…

viva.co.id

Ridho Rhoma (berbusana putih) dan ayahnya, Rhoma Irama, berbicara kepada media usai sidang putusan terhadap Ridho di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (19/9/2017).

Hukum 20 September 2017 - 01:51 WIB

Ridho Rhoma Divonis 10 Bulan Penjara, Rhoma Irama Bersyukur

Penyanyi dangdut Rhoma Irama mengaku bersyukur dengan vonis dari Majelis Hakim selama 10 bulan penjara terhadap putranya, Ridho Rhoma. "Kita bersyukur, terima kasih…

kompas.com

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Politik 19 September 2017 - 11:04 WIB

Buya Syafii: Isu Kebangkitan Komunis Dibuat-buat

Buntut tindakan pembubaran diskusi yang digelar di LBH di Jakarta dan berakhir dengan kericuhan mendapatkan perhatian khusus dari Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya…

viva.co.id

Melanie Subono turut tampil di acara ASIKASIKAKSI di gedung YLBHI, Jakarta, 17 September 2017. TEMPO/Maria Fransisca.

Hukum 18 September 2017 - 17:20 WIB

Cerita Melanie Subono di Tengah Pengepungan Gedung LBH Jakarta

Melanie Subono terlihat santai. Wajahnya tak menampakkan ketegangan saat kondisi di luar gedung LBH Jakarta mulai dikepung massa. Melanie merupakan salah satu seniman…

tempo.co

Gedung LBH Jakarta ditutup oleh pihak kepolisian pasca terjadi bentrok antara massa yang berusaha membubarkan acara seni ASIASIKAKSI dengan pihak kepolisian di depan Gedung LBH Jakarta, 18 September 2017.

Hukum 18 September 2017 - 14:24 WIB

Pengepungan Kantor LBH Jakarta, Polisi Tangkap 22 Orang

Jakarta - Polisi menangkap 22 orang yang diduga merusak fasilitas umum dan kendaraan dalam aksi pengepungan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LBH…

tempo.co

Timnas Indonesia U-19

Olahraga 17 September 2017 - 18:29 WIB

Gilas Myanmar, Timnas U-19 Raih Hadiah Hiburan

Timnas Indonesia U-19 berhasil merebut peringkat ketiga di Piala AFF U-18, Myanmar. Berhadapan dengan tuan rumah Myanmar di Thuwanna Stadium, Minggu 17 September…

viva.co.id